Masyarakat Indonesia khusunya warga Medan mungkin dibuat terhenyak dan tak percaya dengan kejadian 3 Februari lalu, Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat meninggal dunia. Memang semua orang akan meninggal tidak terkecuali para pejabat.Tapi, yang membuat meninggalnya Ketua DPRD ini jadi berita adalah cara kematiannya. Almarhum meninggal saat terjadinya demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli yang berakhir anarkis. Meski dokter di RS Pirngadi, Medan sementara menyatakan meninggalnya dikarenakan serangan jantung, tapi banyak kalangan yang meyakini jika meninggalnya Ketua DPRD disebabkan karena pukulan dan serangan dari para demonstran. Apalagi di dada dan rahang ada luka memar dan benjolan merah.
Terlepas dari apa penyebab kematian almarhum Abdul Azis, peristiwa 3 Feb kelabu di Medan, memang tidak dibenarkan. Demonstrasi yang dilakukan untuk menuntut agar DPRD Provinsi membuat rekomendasi pembentukan Provinsi tapanuli. Demonstrasi yang mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan, tapi merampas kebebasan hidup orang lain. Dari sekolah dasar masyarakat indonesia dicekoki bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kehendak, bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Tapi jarang ditekankan bahwa demokrasi juga sebuah aspirasi yang bertanggung jawab dan tetap menjaga kebebasan orang lain.
Pertanyaan yang selalu muncul tentang demokrasi di indonesia, terutama demokrasi pasca reformasi'98, mengapa demokrasi di Indonesi cenderung anarki?
Tentu kita masih ingat tragedi pemukulan di Senayan antar anggota DPR, pejabat yang digaji oleh rakyat, tapi justru memberi contoh bagi rakyat bagaimana wakil rakyat Indonesia bekerja. Lalu demonstrasi karena kenaikan BBM beberapa bulan lalu yang menyeret ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli ke polisi, dan sampai saat ini masih bergulir. Lalu demonstrasi yang dilakukan FPI menuntut Ahmadiyah dibubarkan. Dan masih banyak lagi demonstrasi anarki yang mengatasnamakan kebebasan demokrasi.
Di dalam pemerintahan demokrasi, yang sebenarnya memerintah adalah publik (baca : rakyat), sementara ciri yang paling nampak pada masyarakat Indonesia dan kebanyakan negara berkembang lainnya adalah rakyat sering beraksi memerintah dengan cara yang menyolok dan berkelompok. Rakyat juga mudah sekali diprovokasi,tidak terkecuali mahasiswa yang merupakan kaum intelektual apalagi jika provokasi tersebut mengatasnamakan kepentingan rakyat. Masyarakat akan kehilangan perasaan bertanggung jawab, aksinya cenderung mengikuti kata hati dan berkelompok, masyarakat cenderung berkelakuan zalim, yang ada hanya nafsu untuk menang. Apalagi masyarakat cenderung menganggap jika tindakan yang dilakukan “berjamaah” adalah halal meskipun anarki, dengan berkedok demokrasi.
Mungkin rakyat Indonesia, mulai dari rakyat biasa, orang kaya, mahasiswa dan semuanya serta tentu saja pemerintah harus sama-sama saling instrospeksi. Mengapa rakyat berdemontrasi, dan sering berakhir rusuh, karena rakyat menagih janji-janji pemerintah untuk mereka, rakyat bukan anak kecil yang haus buaian janji-janji manis, rakyat butuh realisasi bukan janji. Tapi menagih janji juga ada norma dan etikanya. Jangan jadikan demokrasi untuk melakukan tindakan anarkis, yang menyebabkan nyawa seseorang melayang, menambah jumlah janda di Indonesia, dan menambah jumlah anak yatim. Semoga tragedi Medan yang mengatasnamakan demokrasi adalah yang terakhir di Indonesia. Amin....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar